Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Prov. Maluku Utara

Biro Adbang Setda Prov. Maluku Utara

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Maluku Utara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Membantu Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dalam penyiapan, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Kepala Biro
foto_pimpinan/uRfJZboGrsKM83gQIZ1uShQMkltCpnGHuQT2ZYsj.jpg
Rahwan K. Suamba, S.S

Kepala Biro Administrasi Pembangunan

Berita

Berita dan Artikel Terbaru

Semua Berita

Ngapain Aja?

Kegiatan Biro Administrasi Pembangunan

Tugas pokok Biro Administrasi Pembangunan adalah pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah dan pelaporan pelaksanaan pembangunan. Adapun kegiatannya sebagai berikut.

PELAPORAN DAN INFORMASI PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN

Biro Administrasi Pembangunan juga bertanggung jawab dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta laporan perkembangan pembangunan daerah. Data yang disajikan mencakup realisasi fisik dan keuangan, capaian kinerja program, serta informasi pendukung lainnya. Laporan tersebut menjadi bahan evaluasi pimpinan daerah dalam pengambilan keputusan serta sarana penyampaian informasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.

PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN SUMBER DANA APBD DAN APBN

Biro Administrasi Pembangunan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan keselarasan antara program pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta menjamin agar pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan perencanaan, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Dalam pelaksanaannya, dilakukan pemantauan terhadap progres fisik dan realisasi keuangan, identifikasi permasalahan di lapangan, serta pemberian rekomendasi percepatan dan penyelesaian kendala kegiatan.

Layanan Informasi Publik

Rapat Koordinasi, Kagiatan Monitoring ke 10 Kota/Kabupaten dan Pembuatan laporan Pembangunan di Provinsi Maluku Utara