Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Prov. Maluku Utara

Biro Adbang Malut Hadiri Penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2025

28 Mar 2026 11:53

Biro Adbang Malut Hadiri Penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2025
Sofifi,- Rapat Paripurna Ke - 9 dan Ke - 10 Dalam Rangka Penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2025 oleh Kepala Daerah dan Penyampaian Laporan Hasil Kegiatan Reses Masa Persidangan kesatu Tahun Sidang 2025/2026. Rapat Paripurna ini dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Prov. Maluku Utara, di Sofifi dan dilaksanakan pada hari Jumat, 27 Maret 2026 mulai pukul 10.08 WIT - Selesai Rangkaian Kegiatan: - Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat, Wakil Ketua I DPRD Prov. Maluku Utara, Kuntu Daud, S.E dengan diawali dengan pembacaan dasar hukum penyampaian LKPJ T.A 2025 - Penyampaian LKPJ T.A 2025 oleh Wakil Gubernur Maluku Utara, Bpk. H. Sarbin Sehe, S.Ag., M.Pd.I: 1. Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan dari 71,84 pada tahun 2024 menjadi 72,52 pada tahun 2025, meningkat 0,68 poin. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas pembangunan manusia. 2. Presentase penduduk miskin mengalami penurunan dari 6,03% pada tahun 2024 menjadi 5,81% pada tahun 2025, menurun sebesar 0,22% poin. 3. Laju pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan signifikan dari 13,73% pada tahun 2024 menjadi 34,17% pada tahun 2025. 4. Pendapatan per kapita meningkat dari Rp 71,5 juta per kapita pada tahun 2024 menjadi Rp 96,0 juta per kapita pada tahun 2025 5. Indeks ketimpangan pendapatan melalui Gini Ratio mengalami penurunam dari 0,296 menjadi 0,294 6. Tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan dari 4,03% menjadi 4,55% 7. Pendapatan Asli Daerah terealisasi sebesar 105,59% 8. Pendapatan Transfer terealisasi sebesar 102,48%, dan lain-lain Pendapatan Daerah yg sah terealisasi sebesar 110,02% 9. Realisasi belanja mencapai Rp. 3,259 Triliun atau sebesar 93,65% 10. Secara umum, penyelenggaran pemerintahan daerah tahun 2025 menunjukka capaian kinerja yang positif meskipun masih terdapat berbagai tantangan pembangunan 11. Pemerintah Provinsi memerlukan berbagai masukkan konstrukstif dan rekomendasi dari DPRD Prov. Maluku Utara sebagai bahan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yg lebih efektif, transparan dan akuntabel - Penyerahan LKPJ Tahun Anggaran 2025 oleh Wakil Gubernur kepada Pimpinan DPRD Prov. Maluku Utara Masukkan, Kritik dan Saran dari Anggota DPRD Prov. Maluku Utara - Rapat Paripurna ditutup oleh Pimpinan Rapat Paripurna, Wakil Ketua I DPRD Prov. Maluku Utara, Bpk Kuntu Daud, S.E pada pukul 10.45 WIT Rapat Paripurna ke - 10 dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Kegiatan Reses Masa Persidangan kesatu Tahun Sidang 2025/2026 Rangkaian Kegiatan. - Dibuka, Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Prov. Maluku Utara, Husni Bopeng, S.Ip., M.Si - Penyampaian Laporan Hasil Kegiatan Reses Dapil 1 Kota Ternate dan Kab. Halmahera Barat oleh Muhajirin Bailussy, S.Pi - Penyampaian Laporan Hasil Kegiatan Reses Dapil 2 Kab. Halmahera Utara dan Kab. Pulau Morotai oleh Nazratun Ukhra Kasuba, B.H.S - Penyampaian Laporan Hasil Kegiatan Reses Dapil 3 Kota Tidore Kepulauan, Kab. Halmahera Tengah dan Kab. Halmahera Timur oleh Muhammad Afif, S.S - Penyampaian Laporan Hasil Kegiatan Reses Dapil 4 Kab. Halmahera Selatan oleh Muksin Amrin, S.H., M.H - Penyampaian Laporan Hasil Kegiatan Reses Dapil 5 Kab. Kepulauan Sula dan Kab. Pulau Taliabu oleh Yusran Pauwah, S.T., M.Ars 1. Pada Dapil ini berharap agar meningkatnya pembangunan pada infrastruktur ruas jalan dan kebutuhan tenaga listrik 2. Kepada Pemprov agar lebih memperhatikan pembangunan pada Kab. Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu, yang dirasa lebih kurang dibanding kab/kota lainnya di Maluku Utara - Rapat Paripurna ditutup oleh Pimpinan Rapat pada pukul 11.30 WIT Saran dan Masukkan dari Anggota DPRD 1. Kepada OPD agar lebih menghargai undangan Rapat Paripurna DPRD agar berbagai tanggapan serta saran pembangunan di dalamnya bisa didengar langsung. 2. Pada tahun-tahun selanjutnya agar anggaran darurat untuk bencana alam, misalnya, dapat menjadi perhatian khusus agar pemerintah daerah tidak kelimpungan. 3. Catatan khusus juga terkait permasalahan sengketa lahan di Maluku Utara, baik kepada masyarakat adat atau lainnya agar menjadi perhatian. 4. Kebijakan KUR untuk bantuan kepada nelayan perlu diperhatikan teknisnya karena tidak semua nelayan bisa mengakses. Kehadiran 1. Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, S.Ag., M.Pd.I 2. Wakil Ketua I DPRD Prov. Maluku Utara, Kuntu Daud, S.E 3. Wakil Ketua II DPRD Prov. Maluku Utara, Husni Bopeng, S.Ip., M.Si 4. Wakil Ketua III DPRD Prov. Maluku Utara, Husni Salim, S.Ag., M.Pd 5. Sekretaris Daerah Prov. Maluku Utara, Drs. H. Samsuddin A. Kadir, M.Si 6. Ketua-Ketua Fraksi dan Seluruh anggota DPRD Prov. Maluku Utara 7. Pimpinan dan Perwakilan OPD Lingkup Prov. Maluku Utara. Selesai
Kembali ke Berita