Sofifi, 11 Maret 2026 – Biro Administrasi Pembangunan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara menggelar rapat pembahasan pelaporan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Gubernur Maluku Utara. Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Bappeda beserta jajaran, para Kepala Sub Bagian Perencanaan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pejabat fungsional perencana di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi, serta penyempurnaan data dan laporan kinerja pembangunan daerah yang akan dimuat dalam dokumen LKPJ Gubernur Maluku Utara. Melalui forum tersebut, setiap OPD diharapkan dapat menyampaikan laporan capaian program dan kegiatan secara komprehensif dan terukur, sehingga proses penyusunan LKPJ dapat berlangsung secara lebih akurat, transparan, dan akuntabel. Dokumen LKPJ ini menjadi bentuk pertanggungjawaban kepala daerah kepada masyarakat serta lembaga legislatif atas pelaksanaan pembangunan daerah selama satu tahun anggaran. Dengan adanya pembahasan bersama ini, kualitas penyusunan laporan pembangunan daerah diharapkan semakin baik, serta mampu menggambarkan capaian kinerja pemerintah daerah secara jelas, sistematis, dan terintegrasi.