Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Prov. Maluku Utara

Biro Adbang Setda Prov. Maluku Utara

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Maluku Utara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Membantu Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dalam penyiapan, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Kepala Biro
foto_pimpinan/DMg5nysgC8wKjWuAyKekuXGYYs4YrRhjPSkXitYF.png
Drs. Ridwan Saban

Kepala Biro Administrasi Pembangunan

Berita

Berita dan Artikel Terbaru

Semua Berita

Ngapain Aja?

Kegiatan Biro Administrasi Pembangunan

Tugas pokok Biro Administrasi Pembangunan adalah pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah dan pelaporan pelaksanaan pembangunan. Adapun kegiatannya sebagai berikut.

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERITAHAN DAERAH PROVINSI

kegiatannya : 1. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. 3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan. Sub Kegiatannya Mencakup Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD, Penyedian Barang Cetakan dan Pengadaan, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD serta Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Kegiatannya : 1. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 2. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Sub Kegiatannya mencakup Analis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah, Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah, serta Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Layanan Informasi Publik

Rapat Koordinasi, Kagiatan Monitoring ke 10 Kota/Kabupaten dan Pembuatan laporan Pembangunan di Provinsi Maluku Utara